Upaya Pemerintah Nagari Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Atikah, Arani (2018) Upaya Pemerintah Nagari Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sarjana thesis, STKIP PGRI Sumatera Barat.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf

Download (13kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Kesimpulan)
Kesimpulan.pdf

Download (6kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf

Download (11kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Lengkap)
13070132 ATIKAH ARANI ok Flip.pdf
Restricted to Registered users only

Download (994kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya perkelahian pemuda antar nagari Koto Baru dengan nagari Puluik-Puluik. Perkelahian tersebut menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat. Sesuai dengan perda tahun 2017 bahwasanya tugas pemerintah harus memelihara ketentraman dan ketertiban nagari namun yang terjadi pihak pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut sehingga dari tahun 2015 hingga 2017 masih terjadinya perkelahian yang menimbulkan kerugian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam menyelesaikan konflik pemuda antar nagari. Teori yang digunakan adalah teori Katup Pengaman (Safety Velve) yang dipelopori oleh Lewis A. Coser. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 16 orang yang terdiri dari Wali Nagari, pemuda yang terlibat konflik, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara obsevasi dan studi dokumen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok. Analisis data dengan menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Huberman. Upaya yang diakukan oleh pemerintahan wali nagari dan dibantu oleh aparat-aparat pemerintahan nagari lainnya adalah sebagai berikut: Melakukan Perundingan, pemerintahan dalam hal ini menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan perundingan antara kedua wali nagari, ketua pemuda, dan keluarga pemuda yang berkonflik, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian masalah dengan sistem kekeluargaan, serta terakhir dengan melakukan sidang dengan membuat surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah atau konflik.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Program Studi > Pendidikan Sosiologi
Depositing User: Siska Maiyuni
Date Deposited: 26 Jul 2018 01:40
Last Modified: 26 Jul 2018 01:40
URI: http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/794

Actions (login required)

View Item View Item